Citizen Taat dan Patuh Pajak

Pada akhir Januari 2019, OECD’s  Task Force on the Digital Economy  (TFDE) akan merilis  tiga proposal baru terkait aspek pemajakan ekonomi digital. Sebagaimana dimuat dalam  Tax Notes International , TFDE akan mengelompokkan ketiga proposal yang tersebut menjadi dua pilar. Proposal yang dikelompokkan oleh TFDE ke dalam pilar pertama adalah proposal yang berkaitan dengan alokasi hak pemajakan berdasarkan faktor keterhubungan suatu negara terhadap kegiatan ekonomi digital yang berlangsung di negara tersebut ( nexus ). Sementara itu, proposal yang dikelompokkan ke dalam pilar kedua adalah proposal yang membahas tentang beberapa jenis tarif pajak minimum yang potensial untuk dapat dikenakan terhadap suatu penghasilan.

Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan tercatat menurun. Sebaliknya, kepatuhan formal WP OP nonkaryawan mengalami kenaikan. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (19/12/2018). Hingga pertengahan Desember 2018, jumlah WP OP karyawan yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) mencapai 9,8 juta atau sekitar 72% dari jumlah WP wajib SPT 13,7 juta. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun lalu 10,05 juta WP.

Rupiah melanjutkan tren pelemahan untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 19-25 Desember 2018. Pelemahan rupiah berlaku terhadap sejumlah mata uang mitra dagang utama Indonesia. Untuk satu pekan ke depan nilai kurs pajak untuk setiap U$1 dipatok pada angka Rp14.581. Posisi ini naik dari pekan lalu yang berada di level Rp14.447 per dolar AS.

ASET orang-orang terkaya di Indonesia kian meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Kendati demikian, kontribusi konglomerat dalam negeri masih minim terhadap penerimaan pajak nasional. Padahal, kekayaan bisa jadi adalah akumulasi dari penghasilan yang tidak dikonsumsi. Fenomena ini juga terjadi di hampir semua negara di dunia. Untuk itu, banyak negara yang menerapkan pajak atas kekayaan, seperti pajak properti, pajak warisan, dan pajak atas keuntungan pengalihan aset atau disebut dengan  capital gains tax .

Pagi ini, Kamis (20/12), kabar datang dari Pemerintah yang menyiapkan relaksasi fiskal berupa penangguhan pembayaran pajak penghasilan (PPh) bagi badan usaha pelaksana proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menarik minat swasta dalam skema kerja sama tersebut. Relaksasi fiskal tersebut terdapat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2018 tentang Perlakukan Pajak Penghasilan atas Dukungan Kelayakan pada Proyek KPBU dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah India menurunkan tarif pajak atas barang dan jasa (GST) pada barang-barang rumah tangga dari 31,3% menjadi sekitar 18%. Secara keseluruhan, lapisan tarif GST terbaru telah diatur menjadi 0%, 5%, 12%, 18% dan 28%. Dalam laporan Kementerian Keuangan India, pemerintah berkomitmen untuk mengatur 99% jenis barang agar dikenakan tarif 18% atau bahkan lebih rendah. Hanya 34 jenis barang mewah dan barang yang berpotensi membahayakan ( sin goods ) akan dikenakan tarif 28%.

ORANG India biasa memanggilnya  Bapu . Istilah ini datang dari pesisir Gujarat di semenanjung barat India, kampung halamannya, sebagai panggilan istimewa untuk ‘ayah’. Orang lain, terutama orang asing, menyebutnya Mahatma . Ini dari bahasa Sanskerta-India, artinya ‘jiwa yang agung’. Ia datang dari kelas menengah. Keluarga besarnya adalah birokrat-pedagang. Ayahnya seorang menteri utama di Porbandar, negara bagian British-India yang kini menjadi bagian Gujarat. Ayahnya juga bekerja sebagai penasihat keluarga kerajaan, yang saat itu di bawah Dinasti Jethwa.

Prospek ekonomi pada tahun 2019 diprediksi tidak akan secerah tahun sebelumnya. Faktor domestik menjadi satu-satunya sandaran untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Eko Nugroho mengatakan indikator konsumsi menjadi tumpuan untuk mengerek ekonomi 2019. Karena itu, sektor pariwisata dinilai masih mempunyai ruang luas untuk dikembangkan.

Warga California Amerika Serikat (AS) kini tetap bisa mengirim pesan singkat ( short message service / SMS) tanpa kena pajak. Pasalnya, pemerintah sempat berencana memajaki pengguna SMS senilai US$1,40 per sekali penggunaan. Dalam laporan California Public Utilities Commission (CPUC), pengenaan pajak atas setiap kali menggunakan SMS resmi dibatalkan. Namun, pemerintah akan mengganti pajak SMS dengan mengenakan biaya bulanan tambahan atas penggunaan SMS.